Disebut Erick Thohir Sudah Sehat, Begini Jeroan BUMN Karya

Baru-baru ini Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT PP (Persero) Tbk (PTPP) atau PP sudah tidak ‘sakit’ lagi. Namun, efek penugasan mega proyek infrastruktur Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menyisakan beban utang yang tinggi terhadap emiten BUMN Karya.

Sebelumnya, pada pekan lalu, Erick menanggapi sejumlah BUMN Karya yang ‘sakit’ alias mencatat kinerja buruk karena penugasan pemerintah dalam membangun infrastruktur.

“BUMN PP udah sehat. Itulah kenapa Pak Wamen Tiko (Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmojo) sekarang sedang bekerja keras untuk mencoba merestrukturisasi secara total,” ujarnya di Gedung Trans TV, Senin (10/3/2023).

Erick menegaskan bahwa BUMN secara keseluruhan terbilang ‘sehat’. Hal ini berdasarkan perolehan laba yang meningkat dari sebelumnya.

“Kembali catatan, secara total BUMN sehat. Ya labanya itu Rp303 triliun yang labanya dulu hanya Rp13 triliun naik Rp124 triliun sekarang Rp303 triliun. Dari Rp303 triliun dikurangin, Garuda yang non cash, Rp59,60 triliun, masih Rp240 triliun. Artinya akan kenaikan dua kali lipat,” paparnya.

Justru, kata Erick, yang penting buat dirinya adalah besaran laba tersebut turun di tahun 2023. Jangan sampai di saat sudah meraup laba yang tinggi, kinerja BUMN kendor.

Kewajiban Menggunung

Kendati barangkali perolehan laba BUMN, dan di dalamnya ada PP, membaik, akan tetapi neraca keuangan kelima BUMN Karya masih belum bisa dikatakan sepenuhnya sehat.

Sepanjang 2022 lima perusahaan BUMN Karya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki liabilitas atau utang jumbo senilai Rp281,03 triliun.

Nama-nama yang dimaksud adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR).

Sementara, total utang empat BUMN Karya meningkat lebih dari 12 kali lipat hingga Rp130 triliun sejak Jokowi duduk di pucuk pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, Jokowi berambisi membangun proyek infrastruktur yang ambisius, salah satunya jalan tol Trans-Jawa sepanjang 1.167 kilometer.

Anggaran infrastuktur di era Jokowi (sejak 2014) pun meningkat signifikan, dari Rp184 triliun sebelum dirinya menjadi Presiden RI pada 2013 menjadi Rp392 triliun pada tahun anggaran 2023.

Penugasan yang besar tersebut, yang meningkatkan rasio pengungkit (leverage ratio) atau rasio utang BUMN Karya, akhirnya mulai mengalami dampak yang signifikan saat pandemi Covid-19 menghantam pada 2020 lalu.

Sebagaimana diketahui, proyek-proyek nasional BUMN Karya tersebut, contohnya Waskita, dibiayai oleh utang bank yang besar (dari bank BUMN), terutama utang berbunga jangka pendek.

Waskita pun sempat melakukan restrukturisasi utang bank Rp29 triliun pada 2021. Walaupun, ternyata itu bukan kasus terakhir untuk emiten dengan kode emiten WSKT tersebut.

Waskit beberapa kali menerima gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Teranyar, dari PT Megah Bangun Baja Semesta.

“Gugatan PKPU tersebut kami terima pada 17 Februari 2023,” kata manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/2).

Gugatan permohonan PKPU tersebut terkait permintaan pelunasan utang senilai Rp 2,93 miliar.

PT Megah Bangun Baja Semesta merupakan salah satu vendor proyek pembangunan terminal bandara internasional Minangkabau, Terminal Bandar Depati Amir Tahap I dan Renovasi Waskita Rajawali Tower.

Permohonan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor perkara 38/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Sidang pertama terkait gugatan dijadwalkan Selasa, 21 Februari 2023.

Gugatan tersebut dilayangkan pada saat perdagangan saham Waskita dihentikan sementara (suspensi) oleh BEI perusahaan menunda pembayaran bunga ke-15 obligasi berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B.

“Dapat kami sampaikan bahwa atas gugatan PKPU tersebut tidak berdampak pada kegiatan usaha perseroan baik secara operasional maupun keuangan,” sebutnya.

Waskita, saat ini memang sedang berbenah memperbaiki kinerja keuangannya. Sehingga perseroan melakukan perubahan beberapa jadwal perubahan pelunasan pokok obligasinya. Pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B dari semula 23 Februari 2023 menjadi tanggal 16 Juni 2023.

Melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tanggal 17 Februari 2023, para pemegang obligasi telah menyepakati perubahan jadwal dan periode pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 Seri B. Untuk pembayaran ke-18 dari sebelumnya pada tanggal 28 Maret 2023 menjadi tanggal 28 Juni 2023.

Selain itu, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2023, para pemegang obligasi telah menyetujui perubahan jadwal dan periode pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B.

Sebelumnya, BEI menghentikan perdagangan obligasi dan sukuk perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut di seluruh pasar. Pemberhentian perdagangan terhitung sejak sesi I perdagangan efek 16 Februari 2022 karena perusahaan menunda pembayaran bunga ke-15 obligasi berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B.

Untuk pembayaran ke-15 dan ke-16, dari semula pada tanggal 16 Februari 2023 dan 16 Mei 2023 menjadi tanggal 16 Agustus 2023.

Rasio Utang Tinggi

Rasio pengungkit yang mengukur seberapa banyak utang perusahaan dibandingkan ekuitas investor alias debt to equity ratio (DER) BUMN Karya masih tinggi. Ini tentu mengganggu baik untuk pemberi pinjaman/kredit maupun investor.

Pemberi pinjaman tentu menginginkan DER yang rendah supaya pinjaman bisa dibayar lunas, bahkan tanpa menggunakan ekuitas pemegang saham, jika perusahan terkena masalah going concern.

Demikian pula investor yang tidak ingin investasinya terganggu apabila perusahaan mengalami masalah solvabilitas alias tak mampu membayar utang jangka panjang perusahaan.

Waskita, emiten BUMN Karya yang paling terekspos, memiliki DER 590%, jauh di atas patokan (rule of thumb) 2-3 (200%-300%) untuk perusahaan konstruksi.

Untuk WIKA, ADHI, PTPP, JSMR, angkanya barangkali masih di rentang 300%-350% (sejumlah covenant pinjaman bank). Kendati demikian, angka tersebut tetap riskan mengingat suku bunga yang tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang panjang membawa risiko tersendiri.

Perbaikan Laba

Sejumlah emiten BUMN Karya, ADHI, PTPP, dan JSMR, memang mencatatkan kenaikan laba, seperti disebut Erick Thohir beberapa waktu lalu. (Cek tabel di bawah).

PTPP, misalnya, melakukan klarifikasi atas beberapa indikasi pemberitaan di tengah merebaknya isu kinerja BUMN Karya.

Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi mengungkapkan, perseroan berhasil menumbuhkan tingkat kesehatan di tahun 2022 menjadi 75,75 dari tahun sebelumnya sebesar 71,25 dengan kategori Sehat A.

Penilaian tingkat kesehatan perusahaan ini dinilai berdasarkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dengan Nomor KEP-100/MBU/2022 tentang penilaian ingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Penilaian Tingkat Kesehatan tersebut dinilai berdasarkan 3 (tiga) aspek penilaian yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi yang terdapat pada perusahaan.

“PTPP menekankan bahwa kondisi perusahaan saat ini dalam keadaan sehat tercermin dari hasil tingkat kesehatan yang telah dinilai oleh KAP secara objektif,” ujarnya dam keterangan tertulis, Jumat (14/4).

Bakhtiyar mengatakan, dalam hal kemampuan melunasi kewajibannya, perseroan berhasil memperoleh kembali peringkat Single A (idA) dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat perusahaan tersebut berlaku selama 1 tahun sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2024.

“Peringkat Single A menandakan bahwa PTPP memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi komitmen keuangan dalam jangka panjang,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, kenaikan hutang perusahaan sejalan dengan kenaikan asset dan pendapatan usaha perusahaan sehingga dapat dikatakan hal tersebut adalah wajar. “Sejak tahun 2016, PTPP telah melakukan berbagai aksi korporasi besar melalui pembentukan BUJT dan aktivitas investasi lainnya, seperti pendirian PT PP Infrastruktur, PT PP Semarang Demak, PT KIT Batang, PT Celebes Railways Indonesia, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda, PT Jasamarga Pandaan Malang, dan lainnya,” sebutnya.

Pendanaan ini berkontribusi terhadap laba perusahaan baik melalui sinergi lini bisnis, maupun peluang mendapatkan proyek baru melalui kegiatan investasi.

Sementara, meninjau rasio kas perusahaan, data menunjukkan adanya penurunan, namun hal tersebut terjadi dikarenakan adanya penyerapan terhadap dana Rights Issue dan PMN yang berhasil dihimpun perusahaan pada tahun 2016 lalu.

Perseroan menghimpun dana segar dari hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) melalui program Rights Issue sebesar Rp 2,16 triliun dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah sebesar Rp 2,25 triliun.

Namun, yang juga perlu dilihat, WSKT dan WIKA juga masih membukukan rugi sepanjang 2022.

Bahkan, WSKT menanggung rugi hingga Rp1,9 triliun, angka yang mengkhawatirkan dan bisa menggerus ekuitas perusahaan apabila tidak ada perbaikan dan injeksi dana anyar.